Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral baru saja menetapkan Keputusan Nomor 258.K/MB.01/MEM.B/2023 (Kepmen ESDM 258/2023) yang berlaku sejak 18 Agustus 2023, yang mengatur pedoman penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara. 

Terbitnya Kepmen ESDM 258/2023 ini akan memiliki dampak terhadap pelaku usaha yang bergerak di sektor pertambangan mineral logam dan batubara, terutama yang ingin memiliki WIUP maupun WIUPK. Selain itu, Kepmen ESDM 258/2023 juga menetapkan tata cara pembentukan Panitia Lelang untuk memperoleh WIUP maupun WIUPK. 

Kepmen ESDM 258/2023 mencabut dan mengganti beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa instrumen hukum di bawah ini:

1. Lampiran VII Pedoman Penetapan Keanggotan, Persyaratan, Tugas dan Wewenang Panitia Lelang WIUP dan WIUPK dalam Keputusan Menteri Nomor 1798.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian WIUPK Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 1798/2018); dan
2. Lampiran II Pedoman Penyelenggaraan Lelang Untuk Memperoleh WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara dalam Keputusan Menteri Nomor 24/K/30/MEM/2019 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM 1798/2018 (Kepmen ESDM 24/2019); dan 
3. Lampiran III Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Prioritas WIUPK dalam Kepmen ESDM 24/2019

Legal Updates edisi ini akan membahas beberapa poin penyesuaian teknis yang diatur dalam Kepmen ESDM 258/2023.

Penyesuaian Umum

Kepmen ESDM 258/2023 menyatakan bahwa WIUP dan WIUPK dapat diperoleh melalui daftar prioritas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain daftar prioritas, WIUP dan WIUPK juga dapat diperoleh melalui proses lelang. Jenis pelaku usaha yang diperkenankan mengikuti proses lelang untuk luas wilayah pertambangan tertentu telah dirangkum dalam tabel berikut:

Perlu diingat juga bahwa WIUP dan WIUPK hanya dapat diperoleh oleh badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang belum memiliki salah satu jenis izin pertambangan berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2. IUP Khusus (IUPK)
3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
4. Izin Pertambangan Rakyat
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan
8. Kontrak Karya (KK)
9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Baca Juga: Peraturan Terbaru mengenai Dokumen Informasi Produk: Perubahan dan Pembaruan

Prosedur Perolehan WIUPK Berdasarkan Prioritas 

WIUPK diberikan kepada BUMN dan BUMD melalui penawaran prioritas. Ketentuan prosedur penawaran prioritas sebelumnya diatur dalam Lampiran II Kepmen ESDM 24/2019. Untuk mengetahui perubahan prosedur oleh Kepmen ESDM 258/2023 terhadap  Kepmen ESDM 24/2019, maka ET Consultant sudah merangkum perbandingan prosedur dan durasi tahap proses pada tabel di bawah ini:

Selain durasi dan penyederhanaan langkah yang telah dirangkum di atas, penyesuaian juga dibuat pada proses koordinasi antara Menteri dan BUMN/BUMD yang memberikan rekomendasi kepada BUMN/BUMD untuk:

1. Membentuk badan usaha perusahaan patungan baru dalam waktu paling lama 90 hari kalender sejak Berita Acara Penawaran WIUPK ditandatangani; atau
2. Menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN/BUMD dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak Berita Acara Penawaran WIUPK ditandatangani.

Baca Juga: Pembaharuan Kebijakan dan Ketentuan Ekspor

Prosedur Perolehan WIUP atau WIUPK Melalui Lelang

Untuk mengetahui perubahan prosedur oleh Kepmen ESDM 258/2023 terhadap  Kepmen ESDM 24/2019, maka ET Consultant sudah merangkum perbandingan prosedur dan durasi tahap proses pada tabel di bawah ini:

Apabila BUMN/BUMD yang mengikuti proses perolehan WIUPK secara prioritas tetapi tidak mencapai kesepakatan dalam tahap koordinasi, maka prosedur perolehan WIUPK tersebut akan jatuh ke proses lelang. Proses lelang WIUPK untuk BUMN/BUMD serupa dengan penyelenggaraan proses perolehan WIUP pertambangan mineral logam dan batubara. 

Kemudian, apabila tidak ada BUMN/BUMD yang berminat memperoleh WIUPK, maka WIUPK tersebut akan ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara.

***

ET Consultant adalah Konsultan Bisnis dan Konsultan Hukum yang memberikan dukungan bagi klien lokal dan multinasional untuk memulai dan mengelola operasi bisnis mereka di Indonesia. Konsultan ET berspesialisasi dalam Pendirian Bisnis, Perizinan & Hukum, Akuntansi & Pajak, Imigrasi, dan Layanan Penasihat.

Siap untuk mengetahui lebih lanjut?

Excellent and Trusted Consultant (ET Consultant)
Setiabudi Building 2, Suite 204 Jl. H. R. Rasuna Said Kav 62, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
Tlp: 02152905797